Nol Persen, Harapan Tertinggi Memiliki Rumah Bagi ‘Wong Cilik’ di Ibukota

Nur Rina Chairani - Ciptono Wahyu Prasetyadi 
25 Januari 2018

Bernas.id - Pimpinan daerah diharuskan punya visi dan misi. Dalam visi dan misi itu tentu terselip beragam janji untuk membuat perubahan yang tentunya lebih baik dari para pendahulunya. Bahkan juga ada program andalan yang bisa jadi tak dimiliki para kandidat yang lain.

Sebagai contoh adalah salah satu janji dari pasangan gubernur DKI Jakarta tentang perumahan dengan uang muka nol persen. Sebuah program yang sangat layak ditunggu pelaksanaannya mengingat kebutuhan rumah bagi warga Jakarta cukup tinggi. Rumah sebagai kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan di semakin sedikitnya lahan yang tersedia di ibukota negara ini.

Tanggal 18 Januari lalu telah di sosialisasikan dan dimulai proyek tersebut yang disambut antusias oleh banyak warga. Namun tentunya, sesuatu yang baru selalu dipenuhi dengan pro kontra dari manapun, termasuk dari para warga. Karena ternyata ada persyaratan yang tak seperti mereka harapkan semuanya.

Perumahan yang nantinya berbentuk vertikal, sudah membuat sebagian mereka kecewa karena berharap perumahan yang horizontal layaknya perumahan lain. Syarat memilikinya pun harus yang punya penghasilan minimum 7 juta Rupiah, sudah menikah dan belum pernah memiliki rumah sebelumnya. Bagi yang sebagian sudah membawa identitas KTP dan KK dengan harapan bisa mendaftar untuk memilikinya akhirnya harus kecewa, karena persyaratannya bukan hanya itu, dan memang belum dibuka pendaftaran untuk membelinya.

Satu hal yang patut diapresiasi dari gubernur DKI saat ini adalah berusaha terbaik untuk memenuhi segala janji kampanyenya dahulu. Dan pasti itu akan punya banyak sekali tantangan. Mengingat politik adalah sesuatu yang dinamis, yang dipenuhi juga dengan intrik untuk saling menjatuhkan. Belum lagi kebijaksanaan yang bisa jadi berbenturan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.

Setidaknya sudah ada tujuh janji yang sudah diupayakan terealisasi sepanjang 100 hari kerja Anies-Sandi. Gebrakan awalnya dengan menutup sebuah hotel, menarik raperda reklamasi, uji coba OK-Trip, membentuk KPK Ibukota, membangun shelter kampung akuarium, mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi lewat program Jakarta satu, dan peletakan batu pertama untuk program rumah DP 0 persen.

Perumahan dengan DP 0 % sebelum dilaksanakan pastinya sudah diperhitungkan dengan cermat. Dari lahan yang betul-betul harus bebas masalah, hingga lainnya. Karena bukan rahasia lagi, bahwa di negeri ini penuh dengan manusia ‘cerdik’ yang mencari keuntungan dengan cara yang licik.

Lihatlah bagaimana sebuah rusunawa yang harusnya untuk kalangan menengah ke bawah banyak dimiliki oleh orang berduit untuk disewakan pada yang lain. Bukan diperuntukkan yang seharusnya. Jadi bila gubernur DKI saat ini cukup ketat memberi persyaratan untuk memilikinya, bisa sangat dipahami.

Apapun nanti ke depan, semoga terlaksana dengan baik dan tepat mengenai sasarannya. Yang lebih penting lagi adalah, usaha terbaik pasangan gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi janji kampanyenya adalah hal yang sekali lagi patut diapresiasi mengingat banyaknya para calon yang terpilih saat menjabat terkena penyakit amnesia alias lupa memenuhi janji-janjinya sendiri saat kampanye dulu.